MONITOR, Jakarta – Regulasi permohonan uji materi Pasal 47 ayat (3) UU LLAJ yang sempat diajukan para pengemudi ojek online (Ojol) di tolak oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Sehingga harapan ojol menjadi alat transportasi umum terbilang jauh dari harapan. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) pada era Presiden Megawati Soekarnoputri, Hamdan ZoelvaRead More

RILIS.ID, Jakarta— Mahkamah Konstitusi (MK) baru saja mengabulkan uji materi tekait beberapa pasal dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3). Menanggapi itu, mantan Ketua MK Hamdan Zoelva meminta kepada DPR RI untuk mematuhi putusan tersebut. “Putusan MK itu harus dipatuhi, artinya kalau dia (DPR)Read More

TILIK.ID, Jakarta–Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva mengatakan, pengumuman hasil kemenangan Pilkada berdasarkan hasil hitung cepat (Quick Count) yang dilakukan oleh sejumlah lembaga survei tidak masalah, asalkan diumumkan setelah pencoblosan selesai. “Soal hasil quick count dulu memang  pernah di ajukan ke MK,Read More

TILIK.ID, Jakarta–Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva meminta DPR tidak bandel terkait putusan MK yang membatalkan pasal kewenangan DPR memanggil paksa seseorang atau kelompok yang ada di dalam UU No 2/2018 tentang MD3. Pasalnya Hamdan menilai keputusan MK sudah pas. Menurutnya, keputusan tersebut sudah sesuai denganRead More

RILIS.ID, Jakarta— Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Hamdan Zoelva, mendukung putusan MK yang menolak melegalkan ojek online sebagai alat transportasi umum. Menurutnya, keberadaan ojek online mengancam keselamatan penumpang bila dibenarkan sebagai alat transportasi umum. “Kalau dilegalisasi menjadi alat angkutan, ancamanRead More

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) periode 2013-2015 Hamdan Zoelva menyebut putusan MK yang menolak permohonan ojek daring dimasukan kedalam jenis transportasi umum sudah tepat. Hal itu disampaikan Hamdan Zoelva setelah menghadiri diskusi publik bertema “Transformasi Industri Berbasis SDA UntukRead More

MONITOR, Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan pasal kewenangan DPR memanggil paksa seseorang atau kelompok yang ada di dalam UU No 2/2018 tentang MD3. Mantan Ketua MK Hamdan Zoelva menuturkan keputusan tersebut sudah pas. Ia melanjutkan, keputusan tersebut sudah sesuai dengan keputusan sebelumnya. Namun, ia menuturkan, pihak DPRRead More

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mencanangkan Hari Kesadaran Hukum Kedokteran setiap tanggal 27 Juni. Pada tanggal tersebut tahun 1984, Mahkamah Agung mengeluarkan putusan yang membebaskan Dr. Setyaningrum dari Puskesmas Wedarijaksa, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, dari segala tuntutan hukum atas dugaan malapraktik. Profesi dokter akhir-akhir ini lebihRead More

JAMBI, TEROPONGSULTRA.ID – Pelantikan pengurus Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) Jurnalis online indonesia  Provinsi Jambi dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Join Kabupaten Bungo mendapat apresiasi dari Bupati Bungo. Hal tersebut disampaikan saat Bupati Bungo H Mashuri, menyampaikan sambutanya pada prosesi pengukuhan. menurutnya, dirinya Read More

SekJend PERISAI: Sukseskan PILKADA Serentak 27 Juni 2018 sumber:Read More